BANDARLAMPUNG, LAMPUNG17.COM – Usaha Kecil Menengah di Provinsi Lampung perlu dukungan dan perlindungan dari Pemerintah setempat. Terutama menyangkut stabilitas harga. Karenanya peran pemerintah dalam menstabilkan harga sangat-sangat dominan, agar UKM bisa bertahan dan berkembang.
Seperti UKM peternak ayam boiler, karena kerap kali terjadi harga yang anjlok ketika para peternak melakukan panen. Dan untuk menjaga kestabilan harga ayam boiler, PT Berdikari melalui PT N3M akan mengusulkan kepada pemerintah provinsi Lampung untuk membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Direktur N3M, Rio Gunawan M.Si menerangkan, usulan tentang Raperda tentang stabilitas harga ayam broiler merupakan kewenangan DPRD Provinsi Lampung. “Kita berharap harga ayam broiler di Lampung stabil. Kasian peternak jika mereka panen harga harus jatuh,” ungkapnya, Minggu, (19/7).
Rio menjelaskan, saat ini langkah awal yang akan dilakukan dalam mewujudkan Perda ini, pihaknya akan membahas dengan Himpunan akerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan DPRD Lampung melalui komisi yang membidangi.
“Kami ingin peraturan daerah ini berpihak kepada masyarakat terutama peternak. Dengan adanya Perda, otomatis akan mengurangi para oknum yang akan memainkan harga. Jadi Peternak bisa bekerja dengan tenang karena dipayungi Perda. Maka kami siap apabila ada masukan apabila terkait dunia peternakan ini, dan akan berdiskusi dengan Organisasi atau persatuan peternak (Pinsar), agar dunia peternak di Lampung lebih nyaman dan sejahtera dalam usaha,” ujarnya.
Sementara itu, divisi Peternakan HKTI Lampung, Hendro menambahkan, pihaknya siap bersinergi dengan PT Berdikari ataupun N3M untuk kesejahteraan peternak di Provinsi Lampung.
“Tentunya HKTI Lampung akan bersinergi dengan PT Berdikari mewujudkan dunia peternakan yang lebih baik lagi,” sebut Hendro.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, terkait Perda tersebut, pihaknya akan mempelajari dan mengkaji terkait gagasan PT Berdikari melalui PT N3M.
“Prinsifnya untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Lampung akan kita bantu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki DPRD,” tutur dia. (enj)
