BALAM.ID – BANDAR LAMPUNG
Walikota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan bahwa reformasi birokrasi di daerah tidak boleh berhenti sebagai slogan, tetapi harus diwujudkan dalam gerakan perubahan yang konkret. Hal itu disampaikan saat membuka Seminar Nasional APHTN-HAN yang digelar Pengurus Wilayah Lampung bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bandarlampung, di Gedung Semergo, Jumat (14/11).
Seminar bertema “Peran HTN-HAN dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Baru: Dari Good Governance sampai Reformasi Birokrasi” ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, Kepala BKN RI Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Sekjen APHTN-HAN Prof. Bayu Dwi Anggono, serta akademisi hukum Universitas Pancasila Fritz Edward Siregar.
Eva menilai kehadiran APHTN-HAN di Lampung menjadi peluang penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas tata kelola dan merumuskan kebijakan yang berlandaskan kajian akademis.
“Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong lahirnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berintegritas,” ungkapnya.
Eva menekankan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi, karena itu kesinambungan kepemimpinan daerah tidak cukup hanya melanjutkan program yang sudah berjalan, tetapi memastikan pemerintahan tetap transparan, efektif, dan responsif.
Pemkot Bandarlampung terus mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas.“Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga oleh kampus, akademisi, dan organisasi profesi seperti APHTN-HAN yang memberikan landasan ilmiah serta kritik konstruktif,” katanya.
Walikota juga mengapresiasi pelantikan pengurus APHTN-HAN di Bandariampung. “Selamat kepada teman-teman APHTN-HAN yang sudah dilantik. Kehadiran APHTN-HAN di Bandarlampung sangat baik bagi kami. Pemkot siap berkolaborasi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan positif untuk masyarakat,” tutupnya.
Penguatan Kebijakan ASN Perlu Dukungan AkademisiKepala BKN RI sekaligus Anggota Dewan Pembina APHTN-HAN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya peran akademisi dalam penyusunan kebijakan reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara.
“Hari ini kita berkumpul dengan para pakar HTN-HAN. Dari sisi birokrasi, saya sering meminta bantuan rekan-rekan APHTN-HAN untuk mendorong penguatan sistem, kebijakan, dan regulasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Eva menyebut Pemkot Bandarlampung terus mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan akuntabilitas.“Keberhasilan reformasi birokrasi bukan hanya ditentukan pemerintah, tetapi juga oleh kampus, akademisi, dan organisasi profesi seperti APHTN-HAN yang memberikan landasan ilmiah serta kritik konstruktif”, tambahnya.
